• Info Terkini

    Friday, November 23, 2012

    Mengenang Sabang, Mengenang Mimpi FAM Indonesia


    Oleh Muhammad Subhan*)

    Sebelum meninggalkan Aceh di pertengahan tahun 2000, saya berkesempatan menyinggahi Sabang, pulau yang selalu saya impikan dapat dikunjungi. Saya bersyukur mimpi itu terwujud. Sabang benar-benar indah. Tak salah informasi yang saya baca di koran, saya dengar di radio, dan saya tonton di televisi bahwa pulau itu adalah ‘sepotong surga’ yang diturunkan Tuhan di Bumi Tanah Rencong.

    Kesempatan menjejakkan kaki di Sabang saya dapatkan ketika teman-teman sekolah saya di SMA Negeri 2 Lhokseumawe (ketika itu masih bernama SMA Negeri 1 Dewantara—pen) sepakat memilih Pulau Sabang sebagai lokasi acara perpisahan kami. Tentu saja saya melonjak kegirangan dan orang pertama yang mengacungkan tangan menyatakan setuju. Maka berangkatlah kami ke pulau itu setelah menumpang kapal veri Shanghyang dari Pelabuhan Malahayati di Banda Aceh kemudian merapat di bibir Pelabuhan Balohan, Sabang.

    Kekaguman saya pertama kali melihat Sabang dari kejauhan, pantai di pulau itu sangat landai, indah sekali. Pohon nyiur melambai seolah mengimbau-imbau pengunjung dan mengatakan “Selamat Datang di Sabang Pulau Impian”. Angin darat bertiup sepoi. Air laut di tepian pantai bening, tembus pandang ke permukaannya yang diterpa sinar matahari. Di antara terumbu karang yang hidup di dasar pantai itu berlarian bermacam ikan rupa warna. Nyaman sekali mereka hidup di sana. Habitat ikan-ikan itu terjaga secara alami. Panorama laut yang indah menyiratkan bahwa ada kedamaian di Sabang, pulau di ujung Sumatera, Indonesia.

    Itulah kenangan saya pada Pulau Sabang. Pasir pantainya putih. Irama ombaknya lembut. Hutan hijau yang mengelilinginya masih perawan. Menambah kerinduan untuk betah berlama-lama menikmati pesona alam yang luar biasa itu. Sempat pula saya dan teman-teman menginap di sebuah cottage di Pulau Weh, mengunjungi Tugu Kilometer Nol, dan bercengkerama dengan nelayan-nelayan penangkap ikan yang ramah di tempat pelelangan ikan di kota kecil Sabang. Sayang hanya dua hari kami berada di sana, lalu kembali ke daratan Aceh dan meninggalkan banyak impian di pulau itu.

    Ketika terjadi musibah gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 silam yang meluluhlantakkan wilayah pesisir Aceh, ingatan saya terkenang kembali pada Sabang, nun jauh di sana. Saya mengira pulau itu ikut hancur akibat terjangan tsunami yang ganas. Namun dari berbagai informasi yang saya tonton di televisi dan saya baca di internet, Sabang selamat. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah SWT. Konon, karena palung-palung di Teluk Sabang yang sangat dalam mengakibatkan Sabang selamat dari musibah itu. Sabang kemudian dijadikan sebagai tempat transit udara dan laut berbagai misi kemanusiaan yang membawa bantuan untuk korban tsunami di daratan Aceh, termasuk oleh Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias.

    Usai berkunjung ke Sabang dalam acara perpisahan SMA itu, saya merantau ke Padang, Sumatera Barat untuk melanjutkan pendidikan. Meski demikian hubungan emosional saya dengan Aceh, khususnya Sabang, tidak pernah putus. Polem, kenalan saya di Sabang yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan sering mengirim sepucuk surat kepada saya mengabarkan setiap perkembangan yang terjadi di pulau yang ia diami. Ketika itu komunikasi telepon seluler belum semarak sekarang. Komunikasi saya dengan Polem terputus pascatsunami yang menimpa Aceh. Tak lagi terbetik kabar di mana dia berada sekarang. Saya berdoa semoga ia dan keluarganya selamat dan Polem telah menjadi orang penting di Sabang untuk mewujudkan daerah itu memiliki pelabuhan bebas sebagai gerbangnya dunia.

    Memang, saat saya berkunjung ke Sabang, 12 tahun silam, pulau itu masih sepi. Kehidupan masyarakatnya seolah berjalan lamban. Namun bukan berarti Sabang tidak bergerak. Di setiap sudut pulau itu berdetak nadi kehidupan. Masyarakat nelayannya selalu membawa hasil tangkapan ikan yang luar biasa banyaknya. Ketika itu saya berpikir, Sabang layak menjadi sentra tuna dan lobster dengan komoditi ekspor. Sebab, hasil tangkapan tuna dan lobster nelayan Sabang dapat mendongkrak potensi lautnya yang luar biasa. Entah kini, saya tidak tahu pasti.

    Sabang dan Pelabuhan Bebas


    Sabang sebagai pelabuhan bebas sebenarnya bukan cerita baru. Dari berbagai sumber, era pelabuhan bebas di Sabang telah dimulai sejak tahun 1895 yang dikenal dengan istilah ‘vrij haven’ dan dikelola Maatschaappij Zeehaven en Kolen Station yang selanjutnya dikenal dengan nama Sabang Maatschaappij. Sebelumnya di tahun 1881 Sabang telah dikenal luas sebagai pelabuhan alam bernama Kolen Station dan menjadi tempat transit kapal asing di bawah pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Ketika diduduki tentara Jepang dalam Perang Dunia II Sabang dibombardir pesawat sekutu hingga mengalami kerusakan fisik yang kemudian pelabuhan bebas itupun ditutup.

    Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Sabang menjadi pusat Pertahanan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan wewenang penuh dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertahanan RIS No. 9/MP/50. Semua aset Pelabuhan Sabang Maatschaappij dibeli Pemerintah Indonesia. Kemudian pada tahun 1965 dibentuk pemerintahan Kotapraja Sabang berdasarkan UU No. 10 Tahun 1965 dan dirintisnya gagasan awal untuk membuka kembali Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas. Gagasan itu kemudian diwujudkan dan diperkuat dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 1970 tentang Perdagangan Bebas Sabang dan UU No. 4 Tahun 1970 tentang ditetapkannya Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Namun sayangnya, atas alasan pembukaan Pulau Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sabang terpaksa dimatikan berdasarkan UU No. 10 Tahun 1985. Saya lebih cenderung melihat, ‘dimatikannya’ Pelabuhan Bebas Sabang tidak lebih dari spekulasi politis bahwa ketika itu Jakarta sulit meredam pemberontakan yang dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menyuarakan kemerdekaan Aceh.

    Pencanangan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas digagas kembali pada tahun 2000 oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid di Sabang dengan diterbitkannya Inpres No. 2 Tahun 2000 pada tanggal 22 Januari 2000. Dan kemudian diterbitkannya Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 2 Tahun 2000 tanggal 1 September 2000 selanjutnya disahkan menjadi UU No. 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Nadi aktivitas Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang pada tahun 2002 mulai berdenyut dengan masuknya barang-barang dari luar negeri ke Kawasan Sabang. Tetapi pada tahun 2004 aktivitas ini terhenti karena Aceh ketika itu ditetapkan sebagai Daerah Darurat Militer. Kondisi Sabang pun ikut mencekam meski relatif aman dibanding daerah lainnya di daratan Aceh.

    Untunglah konflik Aceh usai pascatsunami dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) Damai di Helsinki Finlandia pada 2005 silam. Peristiwa bersejarah itu pun membawa alaf baru bagi terwujudnya impian masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Sabang untuk menghidupkan kembali pelabuhan bebas Sabang yang selama ini sebatas harapan saja.

    Dihidupkannya Pelabuhan Bebas Sabang, ke depannya, tentu akan memberi tantangan baru bagi masyarakat adat Sabang untuk berbenah agar tidak terlindas oleh berbagai kebudayaan asing yang masuk ke daerah yang juga menganut Syariat Islam ini. Sabang sebagai bagian dari wilayah Aceh, menurut hemat saya, tidak boleh melepas diri dari aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang Undang Syariah (Qanun) Aceh. Polisi Syariah harus tetap ada, sehingga nama baik Sabang tidak tercemar layaknya Batam sekarang, di mana Batam, di sudut kegemerlapannya, telah menjadi kawasan bebas khususnya bagi perlintasan transaksi seks komersil dan narkoba. Itu telah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat luas.

    Terbukanya Sabang menjadi gerbang dunia bukan berarti melegalkan masuknya segala bentuk pelanggaran yang dilakukan sekelompok oknum yang memiliki kepentingan jahat terhadap Indonesia dan Aceh khususnya. Aturan hukum harus diperketat di pintu gerbang Sabang agar berbagai aksi kejahatan tidak mudah masuk, seperti kapal-kapal asing yang membawa hasil illegal logging, illegal fishing, perdagangan anak/perempuan, penyelundupan senjata atau bahan peledak, serta segala bentuk barang-barang berbahaya yang dilarang secara hukum.

    Penguatan masyarakat adat inilah yang dinamakan kearifan lokal yang harus dimiliki Sabang ke depannya. Masyarakat adat Sabang siap menyongsong dibukanya Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas, namun masyarakat adat harus diberi wewenang penuh untuk memberlakukan aturan hukum yang ada di Sabang. Jika tidak demikian maka tak tertutup kemungkinan masyarakat adat Sabang lambat laun akan tersingkir—atau bahkan punah—dari tanah leluhurnya sendiri.

    Kearifan lokal masyarakat adat ini bisa dibuat sebentuk aturan yang jelas dan tegas tentang batas-batas ulayat adat yang tidak boleh dibeli oleh orang asing, baik daratan maupun perairan, termasuk hutan—dalam hal ini mencontoh eksistensi tanah ulayat di Minangkabau sangat baik. Ulayat adat ini menjadi sumber pendapatan masyarakat adat yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Sabang. Sebab bisa saja dengan dibukanya Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas siapapun boleh membeli apapun di Sabang atau bahkan Pulau Sabang pun dibeli oleh bangsa asing.

    Kuatnya kearifan lokal ini akan mengutuhkan eksistensi Sabang sebagai Pulau yang memiliki masyarakat adat dan menjunjung tinggi aturan agama (Islam). Segala bentuk pelanggaran harus dikenakan sanksi adat maupun sanksi konstitusi negara yang berlaku di Indonesia. Dan, adanya kehidupan masyarakat adat ini telah menjadi salah satu bentuk wisata tersendiri bagi bangsa asing yang datang ke Sabang. Warna lokal kehidupan masyarakat adat itulah yang dicari orang asing karena tidak ditemukan di daerah mereka. Jika kehidupan masyarakat adat ini kuat dengan segala aturannya, alamat orang asing akan berpikir ulang untuk merusak atau mengganggunya.

    Maka sebagai aset wisata lokal masyarakat adat itu, segala bentuk kebudayaan di Sabang harus dijaga, mulai dari bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial, tempat pemakaman umum, pantai, kekayaan laut, kesenian tradisional, upacara adat/keagamaan, hutan, ladang dan persawahan, hingga pusat-pusat pendidikan di Sabang. Bangunan-bangunan tua yang telah rusak dipugar kembali dan pemerintah daerah setempat harus membuat peraturan daerah (perda) yang melarang perusakan situs-situs bersejarah di pulau itu. Jika ini terwujud maka Sabang menjadi pulau yang kelak tidak kalah pavoritnya dibanding Bali.

    Di samping menjaga sumber-sumber kebudayaan di Sabang, salah satu yang terpenting adalah memberdayakan masyarakat Sabang di bidang pariwisata. Sebab pelabuhan bebas dengan sendirinya menjadi aset pariwisata lokal Sabang. Dolar akan berputar di kawasan ini. Pemberdayaan dimaksud adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang sadar wisata. Masyarakat yang sadar wisata akan menghormati siapapun yang datang ke daerahnya dan melibatkan diri sebagai masyarakat yang siap melayani kepentingan tamunya. Jika ini terwujud menggeliatlah ekonomi masyarakat Sabang di berbagai bidang.

    Menciptakan masyarakat sadar wisata harus dilakukan secara kontinu oleh pemerintah daerah setempat. Pendekatan persuasif harus gencar dilakukan. Sebab masyarakat yang selama ini hidup secara tradisional namun tiba-tiba daerahnya menjadi gerbang internasional bisa tidak siap tanpa pemberdayaan sebelumnya. Karena ketidaksiapan itu pula bisa jadi mereka akan menjadi perusak dunia pariwisata di daerahnya sendiri. Inilah yang harus diantisipasi sejak dini.

    Di mana pun, daerah baru yang ingin mengembangkan pariwisata terbilang sulit jika promosi minus dilakukan. Apalagi Sabang yang merupakan bagian dari wilayah Aceh, di mana telah melekat persepsi masyarakat dunia bahwa Aceh tidaklah aman dari konflik. Persepsi seperti ini harus diluruskan karena Aceh sekarang bukanlah Aceh yang dulu. Pulau Sabang aman dari berbagai konflik. Penerangan seperti ini harus diperbanyak melalui informasi di media massa, salah satunya internet.

    Menyongsong Sabang sebagai pelabuhan bebas, pemerintah dan masyarakat perlu memberdayakan pengembangan wisata alternatif, salah satunya adalah mengenalkan konsep pengembangan wisata yang berkelanjutan serta ramah lingkungan bernama ekowisata. Ekowisata merupakan suatu kegiatan wisata yang memanfaatkan sumber-sumber alam atau daerah yang relatif belum berkembang (sekaligus dengan budaya aslinya) yang bercirikan untuk mempromosikan konservasi alam, memberikan dampak sesedikit mungkin terhadap lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

    Pemberdayaan masyarakat pesisir Pulau Sabang sebagai pelaku pariwisata terdepan nantinya sangat penting selain untuk menunjukkan identitas lokal. Selain itu, pemberdayaan juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang selama ini hidup di bawah garis kemiskinan. Masyarakat bisa diberdayakan untuk menunjang kegiatan pariwisata seperti membentuk kelompok-kelompok industri kerajinan rumah tangga membuat kerajinan baik berupa makanan maupun kreasi seni dengan warna lokal Sabang. Secara langsung ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena selain memperoleh penghasilan sebagai nelayan mereka juga bisa menambah income keluarga dari hasil menjual makanan atau kreasi seni yang mereka buat.

    Dengan tumbuhnya industri rumah tangga itu lambat laun akan mengurangi pengangguran yang otomatis menghapus angka kemiskinan. Ke depannya tidak akan ada lagi warga Sabang yang tidak punya usaha. Bahkan seluruh produk lokal bisa bernilai ekspor sebab orang asing akan sangat tertarik memasarkan produk itu di negeri mereka. Yang terpenting produk tersebut memiliki kemasan (packing) yang menarik, yang tentu saja ini bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat.

    Memberdayakan masyarakat pesisir Sabang berarti menciptakan peluang bagi masyarakat untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Namun yang pasti memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena di dalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat d iantaranya:

    Masyarakat nelayan tangkap. Mereka adalah kelompok masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Kedua kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya. Kemudian, masyarakat nelayan pengumpul. Mereka adalah kelompok masyarakat yang bekerja di sekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawa ke pasar-pasar lokal di Sabang. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat perempuan.

    Juga ada yang disebut masyarakat nelayan buruh. Mereka adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat di Sabang. Ciri mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka. Mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim. Selain itu masyarakat nelayan tambak. Ini adalah masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

    Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktifitas ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap misalnya, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut.

    Di sinilah peran pemerintah daerah Sabang untuk merancang sedemikian rupa program bantuan kepada mereka dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sebab masing-masing kelompok masyarakat memiliki kebutuhan berbeda.

    Satu hal lagi yang sangat berpengaruh dalam tercapainya keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan yang kadang terlupakan dari kebijakan pemerintah daerah adalah peran dan keterlibatan kaum perempuan atau isteri-isteri nelayan. Kaum perempuan atau isteri-isteri nelayan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk diberdayakan terutama yang berkaitan dengan pengembangan ekowisata di kawasan tempat tinggal mereka. Salah satu program pemberdayaan yang bisa dilakukan kepada istri-istri nelayan Pulau Sabang adalah lewat pendampingan dan bantuan permodalan untuk membuat anyaman atau kerajinan. Hasil kerajinan ini bisa dijual kepada wisatawan dengan membuatkan kios-kios penampung yang memasarkan produk-produk mereka.

    Di samping menggerakkan industri rumah tangga, Sabang juga perlu mengelola wisata bahari karena pulau ini dikelilingi lautan yang luas dengan potensi lautnya yang melimpah. Pengelolaan wisata bahari harus ditangani pihak profesional salah satunya pemerintah daerah setempat. Berbagai iven nasional dan internasional bisa digelar di laut Sabang seperti menangkap tuna dengan melibatkan negara-negara asing. Atau juga mengkampanyekan gerakan bersama penyelamatan terumbu karang dengan menjadikan Sabang sebagai ikon, sebab terumbu karang di pulau ini konon masih perawan. Entah kini pascatsunami.

    Terakhir catatan saya, dalam memberdayakan masyarakat Pulau Sabang lewat konsep ekowisata, antara nelayan, masyarakat, wisatawan dan pemerintah harus bersinergi dalam menjaga kebersihan lingkungan demi untuk kelestarian alam sekitar. Sebab, bagaimana mungkin bisa menjual Sabang sebagai sebuah objek wisata yang menarik jika lingkungan di kawasan wisata tidak ditata dengan baik dan bersih, termasuk sarana dan prasarana yang ada seperti restoran dan hotel yang menawarkan makanan sehat dan bersih juga. Jika ini bisa diwujudkan maka Sabang akan selalu dikenang oleh siapa pun yang pernah datang ke Pulau itu. Bahkan tanpa pelabuhan bebas sekalipun.

    Nah, apa kaitan Pulau Sabang dengan mimpi FAM Indonesia? Saya bercita-cita, kelak di suatu hari yang belum pasti, Tim FAM Indonesia dapat mengibarkan bendera “aishiteru menulis” di kaki monumen Nol Kilometer yang berada di ujung pulau itu. Tonggak yang akan menjadi sejarah perjalanan wadah kepenulisan Nasional ini, selanjutnya bendera FAM dikibarkan di monumen perbatasan Papua. Yang menggembirakan, di kedua daerah ini (Aceh dan Papua), FAM telah memiliki anggota aktifnya. Walaupun bukan saya nanti yang memasang bendera itu, tentulah harapan tertumpang kepada seluruh sahabat FAM, sebagai “penjaga” daerah perbatasan yang akan ikut mencerdaskan anak bangsa lewat kegiatan membaca buku dan menulis karangan. Semoga Allah mewujudkan mimpi-mimpi kita. Amin ya Rabbana.

    *) Pengurus Forum Aktif Menulis (FAM) Indonesia

    Catatan:
    Tulisan ini pernah diikutkan dalam sebuah kompetisi kepenulisan, data-data terkait tentang Pulau Sabang diolah dari berbagai sumber.
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Mengenang Sabang, Mengenang Mimpi FAM Indonesia Rating: 5 Reviewed By: Forum Aktif Menulis (FAM) Indonesia
    Scroll to Top